62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, lihat di sini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memuat mengenai siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, ketentuan pidana. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 12 Bentuk Undang-undang (UU) UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Ri Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarga-negaraan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti. UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia versi terkonsolidasi beserta perubahan dan putusan Mahkamah Konstitusi di DataHukum. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur segala hal ihwal kewarganegaraan Republik Indonesia, menetapkan siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia sebagai subjek hukumnya, yang secara umum didefinisikan sebagai warga suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Objek pengaturannya adalah status hukum dan hak untuk menjadi Warga Negara Indonesia. Bab-bab utamanya mencakup siapa yang memperoleh. Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.